.png "Ketum PPVI : Orprof Guru Jangan Hanya Show of Force, Harus Beri Manfaat Nyata Bagi Pendidikan")
.png)
YOGYAKARTA, 21 Oktober 2026 – Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Vokasi Indonesia (PPVI), Dr. Edy Siswanto, S.Pd., M.Pd., melontarkan kritik tajam dan otokritik terhadap fenomena organisasi profesi (Orprof) guru di Indonesia saat ini. Menurut Dr. Edy, yang juga Ketua Bidang Pendidikan Vokasi FKDSI dan Dosen SPs UNY, banyak orprof guru yang terjebak dalam show of force — berlomba-lomba menunjukkan jumlah kepengurusan di daerah yang besar, namun dalam aplikasinya sangat sulit bergerak dan keberadaannya belum memberikan manfaat banyak bagi anggota dan dunia pendidikan.
"Karenanya saya berpikir, jika orprof guru bisa seperti ini, maka akan jauh lebih bermanfaat lagi, daripada sekadar show of force dengan jumlah kepengurusan di daerah namun dalam aplikasinya sangat sulit bergerak dan keberadaannya belum memberikan manfaat banyak. Setuju sehingga organisasi bisa bermanfaat bagi pendidikan, bukan sekadar slogan saja," tegas Dr. Edy.
TEFA SMK Harus Diakreditasi Orprof Vokasi.
Salah satu gagasan konkret yang pernah diusulkan Dr. Edy adalah agar Teaching Factory (TEFA) di SMK memiliki akreditasi yang jelas, dan yang melakukan akreditasi tersebut adalah Orprof Vokasi itu sendiri. "Selama ini TEFA berjalan sendiri-sendiri tanpa standar mutu. Saya pernah mengusulkan jika TEFA di SMK hendaknya ada akreditasinya, dan yang melakukan orprof vokasi.
Sebenarnya ini masih ada peluang jika diperjuangkan duduk bersama. Orprof-lah yang paling paham standar industri," jelasnya. Dengan akreditasi oleh orprof, TEFA tidak hanya menjadi ajang praktik, tetapi menjadi mini industri yang terukur kualitasnya.
Peluang Menjadi Asesor BLUD dan Kolaborasi dengan TKDV.
Dr. Edy juga melihat peluang besar bagi orprof vokasi untuk bisa menjadi asesor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi SMK. "Bismillah bisa menjadi asesor BLUD, nah itu juga," ujarnya. Selain itu, ia menyoroti pentingnya TKDV (Tim Kerja Daerah Vokasi) sebagai mitra strategis ke depan. "Makanya TKDV mitra strategis kita ke depannya. Semoga bisa kolaborasi. Makanya TKDV mitra strategis kita ke depannya," kata Dr. Edy.
Ia mengakui bahwa perjuangan untuk masuk ke pendidikan formal memang tidak mudah, karena naungannya lintas kementerian, tidak hanya di bawah Kemendikdasmen saja. "Ini pernah saya usulkan, agak sulit kalau masuk ke pendidikan formal mas, karena itu naungannya banyak sektor lintas kementerian, tak hanya Kemendikdasmen saja. Namun ini bisa menjadi core perjuangan orprof vokasi," ungkapnya.
TKDV di Bawah Menko PMK dan Blunder Otonomi Daerah.
Dr. Edy menjelaskan duduk persoalan strukturalnya. TKDV berada di bawah koordinasi Menko PMK, yang mengorkestrasi beberapa kementerian. Namun ketika sampai di daerah, seringkali terjadi blunder karena daerah berjalan sendiri-sendiri dengan otonomi daerahnya (Otda). "Betul, wajar.
TKDV di bawah Menko PMK, paham kan Menko mengorkestrasi beberapa kementerian. Blunder ketika ke daerah, daerah berjalan sendiri-sendiri dengan otdanya," katanya. Inilah yang membuat sinkronisasi kebijakan vokasi sering macet di tingkat implementasi.
PR Besar: RUU Pendidikan Vokasi dan Keberanian Bersuara.
Di akhir pernyataannya, Dr. Edy menegaskan bahwa isu-isu strategis di atas belum ada orprof yang berani mengopinikannya secara terbuka."Yang jelas isu-isu di atas belum ada orprof yang berani mengopinikannya, baru kita mas. Termasuk RUU Pendidikan Vokasi juga ini PR besar. Jika TKDV bisa berjalan, jadi pintu masuk lebih jauh ke industri," pungkasnya.
Menurutnya, RUU Pendidikan Vokasi adalah pintu masuk untuk memastikan pendidikan vokasi tidak lagi dipandang sebelah mata, dan TKDV bisa menjadi jembatan nyata antara sekolah dan industri. "Kita di PPVI memilih untuk bersuara dan bergerak, bukan hanya besar di struktur. Karena organisasi itu harus bermanfaat bagi pendidikan, bukan sekadar slogan," tutup Dr. Edy.
